MEDAN,SUMUT86NEWS.COM- Permasalahan agraria atau mafia tanah di Sumatera Utara dinilai semakin marak namun sampai saat ini penyelesaian dari permasalahan tersebut jarang terlihat atau terdengar di masyarakat padahal hal tersebut sudah di tegaskan oleh Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir ini, sehingga terkesan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumatera Utara mengabaikan Instruksi bapak Presiden, hal tersebut di ungkapkan Milhan Sultoni Daulay, SH selaku Ketua Umum Gerakan Rakyat Marjinal Sumatera Utara (GRM-SU) dan juga Kabiro Padang Lawas Media Online/Siber ini dalam keterangannya ketika di wawancarai awak media di Medan (31/08/2022).
Milhan menambahkan, seperti yang sama-sama diketahui Konflik lahan terbesar di Indonesia ini adalah Sumatera Utara, dan hal tersebut dapat dilihat langsung di salah satu Kabupaten Padang Lawas yang tidak pernah terungkap hingga tuntas, contohnya permasalahan lahan antara Masyarakat dengan PT. SSL, PT. DNS, PT. Sibuaraya dan banyak perusahan-perusahaan lainnya yang diduga bermasalah baik terkait lahan, ketenaga kerjaan maupun izin lainnya yang sudah menjadi syarat dan kewajiban yang harus dimiliki perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Milhan melanjutkan, sudah sepantasnya APH dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan mengambil tindakan yang terukur serta transparan sehingga asumsi di kalangan masyarakat terkait bobroknya APH terkhususnya kedua Instansi tersebut dapat terjawab, dan kalau beliau di tanya terkait kedua Instansi ini sudah pesimis dalam menindak para mafia tanah terkhususnya di Kab. Padang Lawas ini jika dilihat dari permasalahan-permasalahan yang lewat.
Terkhususnya untuk DPRD Kab.Padang Lawas sudah selayaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh perusahaan di Kab. Padang Lawas untuk mengkroscek terkait seluruh izin dan kewajiban perusahaan terhadap Negara tanpa ada kepentingan kecuali kepentingan masyarakat
Maka dari itu kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo dan MPR-RI melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang terukur dalam menyikapi kondisi negara yang sedang carut-marut ini demi kesejahteraan masyarakat diatas negeri yang berkeadilan.
“Dan kami atas nama Rakyat Indonesia tentunya sangat berharap aksi dan reaksi dari Bapak Presiden dan MPR-RI dalam menyikapi hal tersebut dan kami dari GRM-SU akan terus bersuara dan mengkawal permasalahan yang melibatkan masyarakat”. Tegas Milhan(RED).