TAPANULI SELATAN,- Aliansi Mahasiswa Maju Terintegrasi (ALMAMATER) melakukan aksi unjuk rasa (UNRAS) di depan kantor Bupati Tapsel dan kantor Kejari Tapsel, aliansi tersebut meminta kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan segera memanggil dan memeriksa Ketua Tim Penggerak PKK, inisial R, dan Ketua APDESI inisial HB, atas dugaan korupsi Dana Desa untuk pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di seluruh desa pada tahun anggaran 2022.
Tuntutan Permintaan aliansi tersebut agar kejari melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum yang kami duga anggaran pembelanjaan dana desa ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi, koordinator aksi dengan tegas mengucapkan dan disampaikan di depan puluhan massa ALMAMATER di depan kantor kejari tapsel di sipirok.
Dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Aksi oleh Didi Santoso selaku ketua ALMAMATER mendesak pihak APH Kejari Tapsel segera periksa Ketua TP PKK, Ketua APDESI dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, MY, yang diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Yakni dengan dugaan menitipkan anggaran pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga di 212 APBDes se-kab.Tapanuli Selatan. realisasi tersebut dilakukan pada pencairan Tahap II dan III APBDes tahun anggaran 2022.
Hasil penelusuran dan investigasi oleh aliansi ALMAMATER, dana yang dicairkan untuk pelatihan tanaman TOGA selama 2 hari 3 malam di tebing Tinggi Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.10 juta per-desa. Jika dikalikan 212 desa se-kab.Tapsel maka total uangnya sebesar Rp.2.120.000.000 untuk pelatihan saja.
Kemudian untuk pengadaan tanaman TOGA juga Rp.10 juta per desa atau jika dikalikan 212 desa se Tapsel juga sebesar Rp.2,12 Miliyar.
"Pengadaan TOGA ini ternyata tidak terealisasi sepenuhnya, Sementara pencairan anggarannya direalisasikan 100 persen. Dugaan keterlibatan Ketua Tim Penggerak PKK adalah menitipkan anggaran pelatihan dan pengadaan TOGA di seluruh APBDesa dengan dikoordinir oleh Ketua APDESI dan seizin Kadis PMD Tapsel," jelas Didi.
Bahkan menurut informasi diterima ALMAMATER, pelatihan dan pengadaan TOGA ini melibatkan PT. S, salah satu perusahaan besar di Tebing Tinggi yang diduga diperantarai orang dekat Ketua TP PKK Tapsel.
"Atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme berjamaah ini, Kami aliansi ALMAMATER meminta aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar segera memanggil dan memeriksa semua yang terlibat," tegasnya.
Dari kantor Kejari Tapsel, massa ALMAMATER melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Tapanuli Selatan, Selain menyampaikan pernyataan sikap yang sama, massa meminta Bupati Dolly Pasaribu memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa kegiatan tersebut oleh Kadis PMD, MY.
Kepada Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, ALMAMATER juga meminta agar menindaklanjuti penanganan dugaan korupsi ini dengan netral dan transparan,Demi tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya Tapanuli Selatan yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.
Bila mana aksi tersebut tidak ada tanggapan dalam waktu 3X24 jam maka kami akan melakukan aksi massa jauh lebih besar sekaligus akan melaporkan pihak-pihak yang kami duga langsung ke Kantor KPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi.*(AIS)